PALANGKA RAYA, INFOKALTENG.CO – DPRD Kalimantan Tengah menilai SiLPA dalam jumlah besar perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Dana yang tidak terserap dapat membuat sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik tidak berjalan secara optimal.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan efisiensi anggaran harus tetap diikuti dengan pemanfaatan APBD secara maksimal. “Di satu sisi, semakin besar SiLPA bisa dianggap baik karena menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tetapi kalau terlalu besar juga tidak baik karena berarti ada uang yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan,” ujarnya, Kamis (5/8/2026).
Ia menjelaskan dana yang tidak digunakan tidak akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Selain itu, uang yang seharusnya berputar melalui kegiatan pembangunan juga tidak masuk ke berbagai sektor ekonomi daerah.
Menurut Sudarsono, SiLPA dapat muncul karena berbagai penyebab. Tidak seluruhnya merupakan bentuk efisiensi karena ada pula yang disebabkan kendala teknis, penyesuaian kebijakan maupun perubahan aturan dari pemerintah pusat.
“Jika anggaran tidak digunakan, efek dominonya kepada masyarakat juga tidak ada karena dana tersebut tidak berputar dalam kegiatan pembangunan. Jadi memang ada SiLPA karena efisiensi, tetapi ada juga yang terjadi akibat penyesuaian aturan dari pemerintah pusat,” katanya.
Karena itu, DPRD mendorong evaluasi berkala terhadap program dengan serapan rendah. Perencanaan yang lebih baik diharapkan dapat membuat anggaran terserap secara tepat dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kalteng.
Bagikan ke
