PALANGKA RAYA, INFOKALTENG – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kota Palangka Raya tidak hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah Kota Palangka Raya juga mengalokasikan anggaran untuk pelayanan kesehatan hingga bantuan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.
Hal itu terungkap dari rincian penggunaan dana Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp10 miliar untuk penanganan Karhutla sepanjang 2026 yang dipaparkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya.
Dalam dokumen resmi BPBD berjudul Rekapitulasi Kebutuhan Belanja Dana Banpres 2026, tercatat anggaran sebesar Rp184.200.000 secara khusus dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat terdampak Karhutla.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (Faskes) sebesar Rp462.475.000.
Tidak hanya itu, terdapat alokasi Rp291.341.050 untuk bahan medis habis pakai (BMHP) dan obat-obatan, serta Rp59.338.000 untuk modal alat kesehatan umum lainnya.
Anggaran tersebut menunjukkan bahwa penanganan Karhutla tidak semata-mata diarahkan untuk mengatasi kebakaran di lapangan, tetapi juga memperhatikan dampak yang dirasakan masyarakat.
Kepala BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, menyampaikan keterbukaan penggunaan dana Banpres dalam konferensi pers di Aula Kantor BPBD Kota Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Minggu (1/11/2026) sore.
Menurutnya, penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, pengusaha, akademisi hingga insan pers.
“Kita menyadari bahwa saat ini kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pengusaha, akademisi dan juga teman-teman jurnalis yang terlibat aktif dalam penanganan Karhutla,” ujarnya.
Anggaran Operasional dan Pemadaman Tetap Mendominasi
Dari total bantuan Presiden sebesar Rp10 miliar, kebutuhan belanja yang dirinci BPBD mencapai Rp9.999.990.445.
Sejumlah anggaran terbesar dialokasikan untuk mendukung operasional dan penanganan kebakaran di lapangan.
Modal peralatan dan mesin mendapat alokasi Rp2.455.483.595. Kemudian, kebutuhan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp1.252.750.000.
Sementara anggaran bahan bakar minyak (BBM) mencapai Rp1.393.261.000. Dana ini menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang mobilitas dan operasional petugas selama penanganan Karhutla.
BPBD juga mengalokasikan Rp978.860.000 untuk uang harian, Rp460.389.000 untuk makan dan minum aktivitas lapangan, serta Rp180 juta untuk pemeliharaan kendaraan operasional Satgas.
Adapun kebutuhan lainnya mencakup barang pakai habis sebesar Rp92.944.400, sewa kendaraan Rp18 juta, dan pembuatan sumur bor sebesar Rp168 juta.
Relawan Juga Mendapat Perlindungan
Di tengah risiko yang dihadapi petugas dan relawan saat berjibaku memadamkan kebakaran, BPBD turut mencantumkan anggaran asuransi ketenagakerjaan sebesar Rp2.948.400 untuk 117 orang relawan.
Alokasi ini menjadi salah satu bentuk dukungan perlindungan bagi personel yang terlibat langsung dalam penanganan Karhutla.
Selain itu, dalam dokumen tersebut juga tercantum anggaran masing-masing Rp1 miliar untuk kegiatan Kodim 1016/PLK dan Polres. Dengan demikian, total alokasi bagi kedua unsur tersebut mencapai Rp2 miliar.
Asap Sempat Selimuti Palangka Raya
Besarnya anggaran penanganan Karhutla tidak terlepas dari dampak kebakaran yang sempat dirasakan masyarakat Kota Palangka Raya.
Hendrikus menjelaskan, ancaman Karhutla tidak bisa hanya diukur berdasarkan jumlah titik panas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah kota.
Sebab, asap dari kebakaran di sejumlah wilayah sekitar juga dapat terbawa angin hingga menyelimuti Palangka Raya.
Ia mengungkapkan, asap sempat datang dari arah barat, timur, selatan hingga tenggara. Bahkan, jarak pandang pada beberapa waktu sebelumnya disebut hanya berkisar 200 hingga 500 meter.
Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan, kegiatan ekonomi hingga transportasi.
Karena itu, alokasi dana Banpres untuk pelayanan kesehatan dan masyarakat terdampak menjadi bagian penting dalam penanganan bencana.
Dengan dibukanya rincian penggunaan anggaran tersebut, masyarakat diharapkan dapat ikut mengawasi pemanfaatan bantuan Presiden. Sebab, keberhasilan penanganan Karhutla bukan hanya diukur dari padamnya api, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat terlindungi dan dampak bencana dapat diminimalkan.
Bagikan ke
