PALANGKA RAYA, INFOKALTENG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah hingga 31 Maret 2026 telah menelan anggaran sebesar Rp73 miliar. Program yang bersumber dari APBN tersebut menjadi salah satu belanja pemerintah yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah, Herry Hernawan mengatakan realisasi anggaran MBG merupakan bagian dari belanja kementerian dan lembaga yang diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Belanja untuk Program MBG ini, merupakan bagian dari kinerja Belanja Kementerian atau Lembaga dari APBN di Kalimantan Tengah, yang langsung diterima oleh masyarakat,” ujar Herry Hernawan di Palangka Raya, Senin.
Program MBG di Kalimantan Tengah saat ini ditopang oleh 87 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif yang tersebar di sejumlah daerah.
Pelaksanaan program tersebut juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Hingga akhir Maret 2026 tercatat sebanyak 3.845 petugas terlibat dalam operasional pelayanan MBG.
Selain itu, program makan bergizi gratis juga turut menggerakkan roda ekonomi lokal melalui keterlibatan 701 pemasok bahan pangan dan kebutuhan pendukung lainnya.
Adapun jumlah penerima manfaat program MBG di Kalimantan Tengah mencapai 230.922 orang yang terdiri dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, siswa PAUD hingga SMA, santri, Sekolah Khusus (SKH), dan peserta PKBM.
Herry menjelaskan, selain program MBG, belanja APBN di Kalimantan Tengah juga dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Untuk sektor pendidikan, realisasi belanja mencapai Rp51,52 miliar yang sebagian besar digunakan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp22,31 miliar serta Program Wajib Belajar 13 Tahun sebesar Rp13,88 miliar.
Sementara itu, belanja kesehatan tercatat sebesar Rp28,39 miliar, terutama untuk dukungan manajemen di perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp13,04 miliar.
Di bidang infrastruktur, realisasi belanja mencapai Rp247,67 miliar yang digunakan untuk operasi dan pemeliharaan sumber daya alam, layanan transportasi udara, pengembangan transmigrasi, hingga pembangunan jalan nasional sebesar Rp211,96 miliar.
Bagikan ke
