PALANGKA RAYA, INFOKALTENG.CO – DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan tingginya SiLPA tidak selalu mencerminkan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Anggaran yang tidak terserap dalam jumlah besar justru perlu dievaluasi karena dapat mengurangi manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan efisiensi anggaran memang diperlukan dalam pengelolaan APBD. Namun, efisiensi tidak boleh membuat anggaran pembangunan tidak termanfaatkan. “Di satu sisi, semakin besar SiLPA bisa dianggap baik karena menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tetapi kalau terlalu besar juga tidak baik karena berarti ada uang yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan,” ujarnya, Kamis (5/8/2026).
Menurut Sudarsono, anggaran yang tidak terserap berarti sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut juga dapat menghambat perputaran ekonomi di daerah.
Ia menjelaskan SiLPA dapat terjadi karena sejumlah faktor, seperti penyesuaian kebijakan, kendala teknis pelaksanaan program dan perubahan regulasi pemerintah pusat yang berdampak terhadap penyerapan anggaran.
“Jika anggaran tidak digunakan, efek dominonya kepada masyarakat juga tidak ada karena dana tersebut tidak berputar dalam kegiatan pembangunan. Jadi memang ada SiLPA karena efisiensi, tetapi ada juga yang terjadi akibat penyesuaian aturan dari pemerintah pusat,” katanya.
Sudarsono mendorong perangkat daerah meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran. Menurutnya, APBD yang efektif bukan hanya menghasilkan penghematan, tetapi juga mampu menghasilkan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Bagikan ke
