PALANGKA RAYA, INFOKALTENG – Kinerja industri perbankan di Kalimantan Tengah hingga Mei 2026 menunjukkan tren positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset, dana pihak ketiga (DPK), dan penyaluran kredit bank umum mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Aziz, mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan intermediasi perbankan yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian.
“Pada posisi Mei 2026, kinerja bank umum mengalami peningkatan dibandingkan posisi bulan Mei 2025, yang terlihat dari pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, dan kredit atau pembiayaan,” ujar Primandanu.
Berdasarkan data OJK, total aset bank umum di Kalimantan Tengah mencapai Rp99,26 triliun, meningkat Rp8,27 triliun atau 9,08 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan Mei 2025 yang sebesar Rp90,99 triliun.
Dari sisi penghimpunan dana masyarakat, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan menjadi Rp52,93 triliun. Angka tersebut meningkat Rp3,63 triliun atau 7,36 persen dibandingkan posisi Mei tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp49,33 triliun.
Sementara itu, penyaluran kredit atau pembiayaan tumbuh menjadi Rp54,98 triliun, naik Rp3,78 triliun atau 7,37 persen dibandingkan Mei 2025 yang sebesar Rp51,20 triliun.
“Pertumbuhan aset, DPK, dan kredit menunjukkan aktivitas penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan oleh perbankan di Kalimantan Tengah masih berjalan dengan baik,” kata Primandanu.
Meski demikian, OJK mencatat tingkat kredit bermasalah atau Non Performing Loan/Non Performing Financing (NPL/NPF) mengalami kenaikan tipis. Hingga Mei 2026, rasio NPL/NPF berada di level 2,07 persen, meningkat 0,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 1,98 persen.
Primandanu menilai, meskipun terjadi kenaikan, rasio kredit bermasalah tersebut masih berada pada level yang relatif terkendali dan tetap mencerminkan kondisi industri perbankan yang sehat.
“Kami akan terus memantau perkembangan industri jasa keuangan agar stabilitas sektor perbankan tetap terjaga, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Bagikan ke
