Operasi Gabungan PKB Pemko Palangka Raya Temukan Potensi Tunggakan Rp135 Juta

PALANGKA RAYA, INFOKALTENG – Pemerintah Kota Palangka Raya bersama sejumlah instansi terkait kembali menggelar operasi gabungan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 Mei 2026 tersebut melibatkan UPT Samsat Palangka Raya, Ditlantas Polda Kalimantan Tengah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya, PT Jasa Raharja, serta Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

Plt Kepala Bidang Penetapan, Keberatan, dan Pengawasan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangka Raya, Masrini Wahyuningrum mengatakan operasi gabungan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mendorong masyarakat agar lebih tertib administrasi kendaraan.

“Melalui operasi gabungan ini kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat agar membayar pajak kendaraan tepat waktu dan memastikan kelengkapan administrasi kendaraan saat berkendara,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).

Pada hari pertama pelaksanaan di Jalan Garuda, petugas memeriksa 495 kendaraan. Dari jumlah tersebut ditemukan 76 kendaraan menunggak pajak yang terdiri dari 64 kendaraan roda dua dan 12 kendaraan roda empat dengan potensi tunggakan mencapai Rp46,68 juta.

Hari kedua operasi dilaksanakan di Jalan Yos Sudarso depan TVRI Kalteng. Sebanyak 660 kendaraan diperiksa dan ditemukan 86 kendaraan belum melunasi pajak dengan potensi tunggakan sekitar Rp55 juta. Sementara pada hari ketiga di Jalan Wahidin Sudirohusodo ditemukan 70 kendaraan menunggak pajak dengan nilai potensi tunggakan mencapai Rp33,62 juta.

Secara keseluruhan, sebanyak 1.535 kendaraan diperiksa selama kegiatan berlangsung dan 232 kendaraan tercatat belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemko Palangka Raya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu guna mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik yang lebih optimal.

Bagikan ke