PALANGKA RAYA, INFOKALTENG.CO – DPRD Kalimantan Tengah mendorong pemerintah memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang benar. Edukasi dinilai penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban TPPO maupun sindikat kejahatan lintas negara.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, mengatakan masyarakat perlu memahami risiko bekerja secara nonprosedural. Menurutnya, pemahaman mengenai jalur resmi menjadi salah satu bagian penting dalam perlindungan calon pekerja migran.
“Kami mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi. Jangan mudah percaya dengan tawaran yang menjanjikan gaji besar, tetapi tidak memiliki kepastian hukum maupun jaminan keselamatan,” tegas Sudarsono, Selasa (14/7/2026).
Ia menilai kasus Supiat, warga Kabupaten Barito Selatan yang menjadi korban dugaan TPPO sekaligus sindikat penipuan daring di Kamboja, harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Banyak tawaran pekerjaan di luar negeri yang menawarkan gaji tinggi namun dapat berujung pada eksploitasi.
Sudarsono berharap sosialisasi mengenai prosedur penempatan pekerja migran dilakukan secara lebih kuat. Calon pekerja perlu mengetahui prosedur yang benar serta risiko apabila memilih jalur nonprosedural yang dapat dimanfaatkan jaringan TPPO internasional.
Ia juga mengapresiasi Kementerian P2MI yang bergerak cepat dalam proses pemulangan Supiat hingga kembali ke tanah air dengan selamat. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga juga perlu terus diperkuat untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.
Bagikan ke
