Pemkab Lamandau Dukung Penguatan Kapasitas Desa Lewat Rakerda APDESI Kalteng

NANGA BULIK, INFOKALTENG – Pemerintah Kabupaten Lamandau menegaskan dukungannya terhadap penguatan kapasitas pemerintahan desa melalui keikutsertaan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Dialog Interaktif Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (10/6).

Pada kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamandau diwakili oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau, Ir. Joni Elen, S.T., M.T. Rakerda dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan diikuti para kepala desa serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.

Berbagai isu strategis menjadi pembahasan dalam forum tersebut, mulai dari penguatan kelembagaan desa, tata kelola pemerintahan dan regulasi desa, pengembangan ekonomi desa, hingga aspek hukum, advokasi, serta pengawasan. Hasil pembahasan diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan kapasitas desa sebagai ujung tombak pembangunan.

“Keberhasilan berbagai program strategis pemerintah sangat bergantung pada dukungan dan peran aktif kepala desa dalam pelaksanaannya, sehingga seluruh program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Rabu (10/6/2026).

Gubernur juga mengajak seluruh pemerintah desa untuk terus menggali potensi unggulan di wilayah masing-masing. Pengembangan inovasi berbasis potensi lokal dinilai mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat kapasitas aparatur desa sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Melalui Rakerda APDESI ini, Pemkab Lamandau berharap seluruh desa di wilayahnya semakin siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan.

Bagikan ke