PALANGKA RAYA, INFOKALTENG — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung optimalisasi penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT). Langkah ini dilakukan agar penyaluran bantuan sosial semakin efektif, tepat sasaran, transparan, serta didukung sistem pembayaran digital yang aman.
Penguatan tersebut dilakukan melalui sinergi bersama pemerintah daerah, kementerian/lembaga, perbankan, industri jasa keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan sosial.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Satria Febrino, memimpin Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada 25 Juni 2026 sebagai wadah koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi BSNT sekaligus merumuskan strategi perbaikan.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan strategis menjadi pembahasan, mulai dari validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kesiapan infrastruktur sistem pembayaran, kendala jaringan telekomunikasi di wilayah blank spot, keamanan data pribadi, hingga penguatan keterhubungan sistem antarinstansi.
FGD tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Dinas Sosial Kota Palangka Raya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palangka Raya, Bank Kalteng, PT Pos Indonesia, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta perwakilan Kementerian Sosial.
Melalui koordinasi tersebut, BI Kalteng mendorong setiap instansi untuk memperkuat perannya dalam mendukung kelancaran program. Mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat, penyediaan layanan pembayaran, penguatan infrastruktur digital, hingga edukasi kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, pada 26 Juni 2026 BI Kalteng juga melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi Program Bantuan Sosial Reguler Tahun 2026. Kegiatan ini diikuti oleh pelaksana program bantuan sosial dan pemangku kepentingan terkait dengan jumlah undangan sebanyak 100 penerima manfaat di Kota Palangka Raya.
Kegiatan edukasi tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaksana program sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai sistem pembayaran digital dalam penyaluran bantuan sosial secara non-tunai.
BI Kalteng menilai penguatan tata kelola dan koordinasi menjadi faktor penting dalam memastikan program bantuan sosial berjalan optimal. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, penyaluran bantuan diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih cepat dan akurat.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, sektor jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial.
Penguatan sistem pembayaran yang aman dan inklusif diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas BSNT, tetapi juga mempercepat terbentuknya ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang lebih kuat di Kalimantan Tengah.
Bagikan ke
