NANGA BULIK, INFOKALTENG – Pemerintah Kabupaten Lamandau menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan pengendalian inflasi serta dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Komitmen tersebut disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Dukungan Pemerintah Daerah pada Kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Piala Dunia FIFA 2026 secara virtual, Senin (15/6).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam di Ruang Rapat Bupati Lamandau. Kegiatan juga diikuti pemerintah daerah dari seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat sinergi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dalam rakor tersebut dilakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pemerintah daerah diminta aktif berkoordinasi dengan BPS agar pelaksanaan sensus berjalan optimal dan menghasilkan data ekonomi yang akurat.
“Program ini akan memberikan manfaat besar bagi daerah. Pemerintah daerah akan memiliki data yang akurat untuk memahami kondisi ekonomi wilayahnya,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rakor tersebut, Senin (15/6/2026).
Selain membahas sensus ekonomi, rakor juga memaparkan perkembangan inflasi nasional. Hingga Mei 2026, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,28 persen, inflasi tahunan 3,08 persen, dan inflasi tahun kalender 1,35 persen. Bank Indonesia juga telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5 persen sebagai langkah antisipasi terhadap gejolak ekonomi global dan kenaikan harga energi.
Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Pemkab Lamandau berkomitmen memperkuat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), BPS, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamandau berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Bagikan ke
