JAKARTA, INFOKALTENG – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026), di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran dan bergulirnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran pada Selasa pagi.
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan masyarakat bahwa benar pagi hari tadi Bapak Presiden ada pertemuan dengan Bapak Wakil Presiden,” ucap Prasetyo kepada awak media di Istana.
Prasetyo menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan wakil presiden. Keinginan itu berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan dokumen pendidikan yang menjadi polemik.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo.
Di tengah kabar tersebut, Prasetyo juga meluruskan informasi mengenai sikap Presiden Prabowo dalam pertemuan itu. Menurutnya, Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri Gibran, tetapi memberikan sejumlah saran dalam diskusi keduanya.
Selain menyampaikan niat mundur, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, persoalan dokumen pendidikan masih menjadi bagian penting dari dinamika yang melatarbelakangi pertemuan tersebut. <Cite refs={[“turn363524search0”,“turn363524search7”]}/>
Polemik dokumen pendidikan Gibran mencuat setelah MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SLTA di Indonesia.
Persoalan berlanjut ketika MA pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi Subhan Palal. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA milik Gibran tidak sah serta memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dan dimusnahkan.
Putusan kedua lembaga peradilan tersebut kemudian ikut memicu dinamika politik di DPR RI. Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat bergulir untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden, di tengah perdebatan mengenai persyaratan pendidikan yang menjadi sorotan.
Meski telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri, pernyataan Mensesneg tersebut belum berarti Gibran secara resmi telah berhenti dari jabatan wakil presiden. Hingga keterangan yang disampaikan Prasetyo, belum ada pengumuman bahwa proses pengunduran diri telah selesai atau Presiden telah menerima pengunduran tersebut.
Bagikan ke
