PALANGKA RAYA, INFOKALTENG – Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan meminta pemerintah segera menyusun kebijakan yang jelas dan transparan bagi masyarakat yang pernah terlibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
“Pemerintah tidak boleh tebang pilih dan harus memastikan seluruh masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perlakuan serta bantuan yang sama,” kata Hatir, Sabtu (17/1/2026).
Ia menilai kebijakan tersebut harus dapat diakses seluruh pihak yang berhak sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, pemerintah juga perlu menghadirkan program pembinaan berkelanjutan agar masyarakat eks PETI memiliki peluang membangun kehidupan yang lebih baik.
Hatir berharap pendekatan yang dilakukan pemerintah tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang melalui pembinaan dan pemberdayaan ekonomi.
Dengan langkah tersebut, ia optimistis persoalan sosial akibat aktivitas PETI dapat ditangani secara lebih manusiawi dan berkeadilan.
Bagikan ke
