JAKARTA, INFOKALTENG – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden. Gagasan tersebut kembali disampaikan dengan mempertimbangkan luas wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan serta beragamnya kebutuhan pembangunan di setiap daerah.
Sultan menilai, kompleksitas geografis dan sosial Indonesia membutuhkan perhatian lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, setiap kawasan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri sehingga diperlukan pembagian tugas yang dapat membantu presiden menjangkau berbagai wilayah secara lebih optimal.
“Indonesia adalah Negara Kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah baik bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda,” ujar Sultan dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Dia mengatakan, usulan tersebut bukan gagasan baru. DPD RI sebelumnya telah mewacanakan penambahan jumlah wakil presiden, bahkan hingga maksimal tiga orang. Dengan skema tersebut, masing-masing wakil presiden dapat diberikan tanggung jawab untuk mengawal pembangunan di kawasan berbeda.
“Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevan untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok Wapres yang baru. Agar ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera,” katanya.
Sultan berpandangan, keberadaan beberapa wakil presiden dapat membantu presiden dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus memperkuat koordinasi dengan para kepala daerah. Pembagian tanggung jawab berdasarkan kawasan diharapkan membuat persoalan daerah memperoleh perhatian lebih dekat dari pemerintah pusat.
” Dengan jumlah Wapres yang sesuai dengan kebutuhan, kami percaya bahwa program-program pemerintah dapat terealisasi dan tentunya kinerja para kepala daerah diawasi dengan baik oleh para Wapres di setiap wilayah,” pungkasnya.
Wacana tersebut disampaikan Sultan ketika menanggapi harapan DPD RI mengenai sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Meski demikian, gagasan penambahan jumlah wakil presiden tersebut masih berupa usulan dan memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk dari sisi konstitusi dan ketatanegaraan.
Bagikan ke
