Raih Nilai 92,9, Palangka Raya Dapat Predikat Istimewa Kota Antikorupsi dari KPK

PALANGKA RAYA, INFOKALTENG – Kota Palangka Raya meraih nilai 92,9 dengan predikat istimewa dalam penilaian calon Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Capaian ini menjadi pengakuan atas upaya pemerintah kota dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Meski memperoleh hasil membanggakan, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya diingatkan untuk tidak cepat berpuas diri. Nilai tersebut justru menjadi tantangan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan predikat istimewa dengan nilai 92,9 merupakan tanggung jawab besar bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Menurutnya, hasil penilaian tersebut harus diikuti dengan komitmen nyata dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Tentu hal ini menjadi tanggung jawab Pemko Palangka Raya ke depannya. Apa yang sudah kita capai harus dipertahankan dan terus ditingkatkan, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Fairid, Rabu (18/11/2026).

Ia menegaskan, predikat tersebut tidak boleh hanya menjadi capaian administratif atau sekadar angka dalam penilaian. Implementasinya harus terlihat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari, mulai dari perangkat daerah hingga tingkat kelurahan.

Fairid berharap seluruh aparatur sipil negara (ASN) memiliki komitmen yang sama dalam membangun budaya kerja berintegritas. Upaya tersebut perlu diwujudkan melalui peningkatan disiplin, transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Selain memperkuat integritas birokrasi, ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan potensi daerah berjalan maksimal dan memberikan manfaat bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, hasil penilaian KPK harus menjadi pemacu perbaikan berkelanjutan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, bukan alasan untuk merasa puas dengan hasil yang telah diraih.

Dengan nilai 92,9 dan predikat istimewa, Fairid berharap Palangka Raya dapat menjadi salah satu contoh bagi kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Tengah dalam membangun pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Dengan nilai 92,9 dan predikat istimewa, Palangka Raya diharapkan mampu menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Tengah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Bagikan ke