JAKARTA, INFOKALTENG – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan ini mengakhiri perjalanan panjang pembahasan regulasi yang mengatur perampasan aset hasil tindak pidana tersebut.
Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri sejumlah pimpinan DPR serta perwakilan pemerintah.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai proses perjalanan dan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Setelah laporan disampaikan, Puan Maharani selaku pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota Dewan terhadap RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang.
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan di hadapan peserta rapat paripurna.
Pertanyaan tersebut langsung mendapat jawaban persetujuan dari anggota Dewan yang hadir. “Setuju,” jawab forum rapat paripurna.
Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.
Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Kehadiran jajaran pimpinan Dewan melengkapi proses pengambilan keputusan terhadap regulasi tersebut.
Sementara itu, perwakilan pemerintah yang hadir di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Pengesahan undang-undang ini menjadi salah satu langkah legislasi DPR dalam memperkuat kerangka hukum terkait penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Bagikan ke
