PALANGKA RAYA, INFOKALTENG – Pemerintah Kota Palangka Raya menyalurkan 73 unit sarana dan prasarana (sarpras) kepada Forum Relawan Pemadam Kebakaran dan Pertolongan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bantuan tersebut bersumber dari dana Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp10 miliar yang dialokasikan untuk penanganan karhutla di Kota Palangka Raya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengatakan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap para relawan yang selama ini terlibat dalam penanganan kebakaran.
Menurutnya, kebutuhan peralatan bagi relawan cukup tinggi karena intensitas penggunaan di lapangan, terutama saat menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah peralatan mengalami kerusakan dan membutuhkan penggantian.
“Bapak Wali Kota sudah berkomitmen membantu relawan dalam penyediaan sarpras. Kita tahu sarpras yang digunakan untuk penanganan karhutla sudah banyak yang rusak,” ujar Budi di Kantor BPBD, Jumat (13/11/2026).
Adapun bantuan yang disalurkan meliputi mesin, nozzle, selang spiral, selang tembak, sepatu bot, masker, hingga sarung tangan. Peralatan tersebut diharapkan dapat menunjang kesiapan dan keselamatan relawan ketika melakukan pemadaman di lapangan.
Selain peralatan, pemerintah juga memberikan bantuan beras sebanyak lima kilogram kepada setiap tim relawan. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan operasional masing-masing tim di markas.
Budi menjelaskan, bantuan tersebut disalurkan secara merata kepada seluruh anggota forum serta enam organisasi masyarakat yang turut terlibat dalam penanganan bencana. Dengan demikian, dukungan pemerintah tidak hanya terpusat pada satu kelompok relawan.
Ia menambahkan, pengadaan sarana dan prasarana tersebut merupakan bagian dari pemanfaatan dana Banpres sebesar Rp10 miliar. Anggaran itu tidak hanya digunakan untuk pembelian peralatan pemadam kebakaran, tetapi juga membiayai berbagai kebutuhan operasional penanganan karhutla.
Kebutuhan tersebut mencakup bahan bakar, uang harian, konsumsi, hingga layanan kesehatan bagi personel yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Pemerintah menyebut seluruh rencana penggunaan anggaran telah melalui peninjauan Inspektorat dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana.
Bagikan ke
