JAKARTA, INFOKALTENG — Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai sesuatu yang haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Salah satu pertimbangan utama dalam penetapan fatwa tersebut adalah potensi penyalahgunaan cairan rokok elektrik sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Fatwa tersebut diterbitkan pada 6 November 2026. MUI menilai penggunaan vape tidak hanya berkaitan dengan risiko kesehatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan lain, mulai dari kerusakan lingkungan hingga penyalahgunaan produk untuk aktivitas yang berkaitan dengan narkotika.
Dalam ketetapannya, MUI menyebutkan, “Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”
Pertimbangan mengenai narkotika menjadi salah satu sorotan dalam fatwa tersebut. Cairan vape dinilai berpotensi disalahgunakan karena dapat menjadi media untuk menyamarkan zat tertentu. Apalagi, produk cairan rokok elektrik tersedia dalam beragam aroma dan kemasan yang sekilas menyerupai produk konsumsi biasa.
Isu penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran narkotika sebelumnya juga menjadi perhatian Kapolri Suyudi Ario Seto. Ia meminta para ulama dan MUI mengkaji kemungkinan pelarangan vape secara menyeluruh, menyusul kekhawatiran cairan rokok elektrik dapat dimanfaatkan sebagai saluran baru untuk peredaran narkotika.
Kapolri menyoroti kemungkinan zat terlarang disamarkan dalam cairan vape. Modus tersebut dinilai perlu diwaspadai karena cairan dapat dikemas dengan aroma buah-buahan sehingga sulit dibedakan dari produk vape pada umumnya.
Selain persoalan narkotika, MUI juga mempertimbangkan dampak penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan. Kandungan dalam cairan vape dan paparan yang dihasilkan dinilai menjadi alasan perlunya pencegahan terhadap penggunaannya.
Aspek lingkungan turut menjadi pertimbangan. Penggunaan rokok elektrik menghasilkan limbah dari perangkat maupun kemasannya. Karena itu, MUI memasukkan dampak lingkungan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum penggunaan vape.
Melalui pendekatan sadd al-dzariah atau menutup jalan yang dapat mengarah pada kemudaratan, MUI menilai pencegahan perlu dilakukan sebelum vape dimanfaatkan untuk aktivitas yang lebih berbahaya. Pertimbangan ini menempatkan potensi penyalahgunaan narkotika sebagai salah satu alasan penting di balik penerbitan fatwa.
Dengan terbitnya Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menyampaikan pandangan keagamaan mengenai penggunaan rokok elektrik. Fatwa tersebut sekaligus menyoroti bahwa persoalan vape tidak hanya menyangkut kebiasaan merokok, tetapi juga risiko kesehatan, lingkungan, dan kemungkinan penyalahgunaan cairan elektrik untuk peredaran zat terlarang.
Bagikan ke
