DPRD Barito Utara dan Pemkab Bahas Nasib Honorer dalam RDP

MUARA TEWEH, INFOKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara dan Forum Komunikasi Honorer (FKH) R2 dan R3 di ruang rapat DPRD, Senin (10/2/2025).  

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, dan dihadiri oleh hampir seluruh anggota DPRD, Pj Sekda Barito Utara Drs Jufriansyah, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Eveready Noor, serta perwakilan tenaga honorer.  

Dalam pertemuan ini, DPRD dan Pemkab Barito Utara mendengarkan aspirasi tenaga honorer terkait status kepegawaian mereka. Setelah melalui diskusi, rapat menghasilkan tiga poin utama, yakni DPRD meminta data Non-ASN dari Pemkab terkait tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu serta tenaga yang belum masuk database.  

Selanjutnya, DPRD dan Pemkab akan memperjuangkan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta memastikan tenaga Non-ASN dengan masa kerja di atas dua tahun tetap mendapat perhatian. Terakhir DPRD dan Pemkab akan melakukan kunjungan resmi ke pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik bagi tenaga honorer.  

Hj Henny Rosgiaty Rusli menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal aspirasi tenaga honorer hingga ke tingkat pusat.  

"Kami memahami kekhawatiran tenaga honorer dan berkomitmen untuk mencari solusi terbaik bersama pemerintah daerah serta pemerintah pusat," ujarnya.  

RDP ini menjadi langkah awal dalam perjuangan tenaga honorer di Barito Utara untuk mendapatkan kepastian status kepegawaian mereka.