Kalteng Masuk 14 Provinsi dengan Lokasi PSK Terbanyak

PALANGKA RAYA, INFOKALTENG.CO - Kalimantan Tengah (Kalteng) masuk dalam daftar 14 provinsi dengan jumlah lokasi pekerja seks komersial (PSK) terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, provinsi ini menempati peringkat ke-12 dengan total 17 lokasi PSK yang teridentifikasi.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah lokasi PSK terbanyak, yakni 79 titik, disusul oleh Jawa Timur dengan 70 lokasi dan Jawa Tengah dengan 55 lokasi. Sementara itu, provinsi lain di luar Jawa yang masuk dalam daftar ini antara lain Sumatera Utara (37 lokasi), Kalimantan Timur (28 lokasi), dan Sumatera Selatan (28 lokasi). Adanya data ini menunjukkan bahwa praktik prostitusi masih menjadi fenomena yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.  

Keberadaan 17 lokasi PSK di Kalteng mencerminkan bahwa provinsi ini tidak terlepas dari permasalahan sosial yang berkaitan dengan praktik prostitusi. Meski angka ini tidak setinggi di provinsi lain seperti Jawa Barat atau Jawa Timur, namun tetap menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat.  

Selain Kalteng, provinsi lain di Kalimantan yang masuk dalam daftar ini adalah Kalimantan Timur (peringkat 5 dengan 28 lokasi PSK) dan Kalimantan Barat (peringkat 7 dengan 25 lokasi PSK). Ini menunjukkan bahwa praktik prostitusi juga cukup marak di Pulau Kalimantan, meskipun jumlah lokasinya tidak sebanyak di Pulau Jawa.  

Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pengendalian dan pencegahan. Upaya yang bisa dilakukan antara lain peningkatan pengawasan di wilayah-wilayah rawan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta edukasi mengenai dampak negatif dari prostitusi.  

Selain itu, faktor ekonomi juga sering dikaitkan dengan maraknya praktik prostitusi di berbagai daerah. Kesulitan ekonomi mendorong sebagian orang untuk terjun ke dunia prostitusi sebagai jalan keluar dari kesulitan finansial. Oleh karena itu, solusi yang lebih menyeluruh, seperti peningkatan kesempatan kerja dan pendidikan, perlu menjadi prioritas dalam menangani masalah ini.  

Dengan adanya data dari BPS ini, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menekan angka lokasi PSK di Indonesia. Pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi sosial, juga diperlukan untuk menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.  

Sementara itu, kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mengatasi permasalahan ini. Diperlukan kerja sama dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari praktik prostitusi, terutama dengan memberikan alternatif kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang terlibat dalam dunia tersebut.